Nanga Dangkan, terus berfokus pada transparansi publik, kembali menggelar presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monve) Keterbukaan Informasi Publik untuk tahun 2024. Acara ini diselenggarakan di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, dengan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi pemerintah, Badan Publik Desa, serta organisasi Pemberintah Lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Nanga Dangkan, Yang dalam hal ini di wakilkan oleh salah satu operator Desa, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai fondasi utama demokrasi. Ia menyatakan bahwa keterbukaan tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga kebutuhan masyarakat dalam mengakses informasi yang transparan dan akuntabel. "Kami berharap Monve tahun ini dapat menjadi tolok ukur dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di seluruh instansi pemerintah," ujar nya.

Presentasi Monve 2024 menyoroti beberapa indikator utama dalam penilaian keterbukaan informasi publik, seperti kemudahan akses informasi, tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan informasi, serta efektivitas pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, ada fokus khusus pada inklusivitas, memastikan informasi publik dapat diakses oleh kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat terpencil.

Salah satu sorotan dalam acara ini adalah penilaian terhadap inovasi digital yang diterapkan oleh pemerintah desa. Komisi Informasi Kalimantan Barat mengapresiasi inisiatif Setiap Desa  yang berhasil menciptakan aplikasi pelayanan publik berbasis digital, termasuk Desa Nanga Dangkan, Aplikasi tersebut dianggap mampu mempercepat penyampaian informasi, meminimalisir hambatan birokrasi, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Monve 2024 juga menampilkan sesi diskusi interaktif, di mana peserta dapat berbagi pengalaman dan solusi terkait kendala keterbukaan informasi. Beberapa peserta dari daerah pedalaman berbagi cerita tentang upaya mereka mengatasi tantangan geografis dan sosial untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak mereka atas informasi publik.

Nanga Dangkan berharap hasil Monev ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan yang lebih progresif. "Hasil evaluasi ini bukan sekadar laporan, tetapi langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,".

Melalui presentasi Monev ini, Nanga Dangkan kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di seluruh sektor pemerintahan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi pendukung, keterbukaan informasi publik diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam membangun Indonesia yang lebih baik dan demokratis.